Komisi III Deprov Gorontalo, rabu (25/5) kemarin meninjau pelaksanaan pembangunan jalan akses dermaga 3. Peninjauan ini dilakukan terkait dengan pembangunanjalan tersebut yang menggunakan anggaran luncuran tahun 2010. Namun untuk kelanjutan pembangunan jalan akses ini, menurut Ketua Deprov Gorontalo, Marten Taha masih membutuhkan anggaran.

“Pembangunan jalan akses dermaga 3 ini adalah menggunakan anggaran luncuran 2010, dan sudah direalisasi. Tapi, untuk kelanjutan pembangunannya, masih membutuhkan penambahan anggaran. Alasan ini yang mengharuskan Komisi III yang membidangi pembangunan, harus turun lapangan dan meninjaunya,” ujar Marten.

Dan dari hasil peninjauan yang dilakukan Komisi III ini, kata Marten Taha memang harus ada`tambahan anggaran agar` pembangunannya cepat rapung seluruhya. Marten juga mengungkapkan, Komisi III akan merekomendasikan hasil peninjauan ini ke Badan Anggaran (Banggar). Dan sesuai dengan informasi lain yang diterima wartawan koran ini dari sejumlah sumber, bahwa ada kemungkinan hasil kunjungan Komisi III ini dibawa ke banggar akan dibahas sumber anggran yang akan menalangi kelanjutan dan perampungan jalan akses didermaga 3. (RADAR)

Energi dan pangan adalah dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan secara serius bagaimana mengatasi krisis energi yang dihadapi saat ini. Dan mengenai pangan, pemerintah juga perlu mengantisipasi soal penyusutan lahan pertanian akibat pesatnya pengembangan daerah-daerah pemukiman.

“Kalau tidak ada upaya antisipasi dalam mengatasi krisis energi dan penyusutan lahan pertanian akibat lajunya pengembangan kawasan-kawasan pemukiman, maka suatu saat generasi kita berikutnya, anak dan cucu kita akan sangat merasakan dampak buruk akibat mulai berkurangnya energi dan pangan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Karena itulah, menjadi tugas kita saat ini untuk bagaimana menyelamatkan sumber-sumber energi ini. Demikian pula dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Daerah dan negara kita yang kaya akan sumber pangan, juga harus tetap dihaga agar tidak habis,” kata Ketua Deprov Gorontalo, Marten Taha menanggapi pertanyaan salah seorang warga pada acara dialog interaktif beberapa waktu lalu.

Marten juga mengungkapkan, kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini dan yang akan datang, harus berpihak pada bagaimana agar sumber-sumber energi dan pangan yang masih akan tetap menjadi kebutuhan manusia ini, tetap terjaga dan lestari. “Pemerintah harus menjadikan kebutuhan energi sebagai yang paling diprioritaskan. Sehingga segala kebijakan yang ada harus bisa menjamin agar energi tetap ada. Dan untuk pangan, kebijakan yang ada tidak hanya pada bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan. Tapi juga harus ada kebijakan yang mempertahankan agar lahan pertanian tetap ada,” kata Marten. (RADAR)

Terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo, Marten Taha, telah mencanangkan beberapa program dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Provinsi Gorontalo, melalui sektor olahraga. Menurut Marten, ada tiga program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertama melakukan pembenahan terhadap berbagai cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo, baik dari sisi organisasi maupun sisi prestasi. “Ada beberapa kebijakan maupun kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pertama melakukan penertiban pada seluruh kepengurusan Pengda yang ada, dimana di Provinsi Gorontalo mempunyai 27 cabang olahraga yang ada Pengdanya. Kita benahi kepengurusan organisasinya sehingga bisa mengurus olahraga tersebut dengan baik,” jelas Marten.

Kedua kata Marten, melakukan pemantuan serta pencarian bibit atlit yang akan dibina untuk diandalkan pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, dengan melakukan eksebisi, iven-iven tingkat daerah maupun Nasional demi mencapai peningkatan prestasi. “Sebagaimana Sky Air yang beberapa waktu lalu memberikan tiga medali emas dan Yudo dua medali emas. Dan ketiga, adalah menjadikan olahraga sebagai aktifitas masyarakat sehari-hari. Hal ini dilakukan demi menumbuhkembangkan sportifitas, maupun untuk kesehatan fisik dan rohani,” kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu.

Menurutnya, dari tiga agneda tersebut yang menjadi fokus utama KONI yaitu menghadapi PON XVIII. “dari tiga hal tersebut, kedepan adalah mencari bibit atlit yang akan kita ikutkan pada PraPON, ataupun pada PON 2012. Karena program Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama KONI yaitu Gorontalo Emas,” ujarnya.

Ditanya target yang ingin dicapai Provinsi Gorontalo pada PON yang akan datang, Marten mengatakan bahwa ada enam cabang olahraga yang akan menjadi andalan Gorontalo, antara lain Sky Air, Takraw, Pencak Silat, Karate, dan Angkat Besi. “Tetapi kami tidak membebani mereka dengan berbagai macam target. Bagi kami yang penting ada medali, dan tidak menjadi juru kunci seperti pada PON 2008 kemarin.” Pemerintahanpun dalam hal ini tidak akan tinggal diam dalam memberikanmotivasi kepada atlit dan pelatih yang berhasil membawa pulnag medali di PON nanti. Menurutnya, Gubernur Gorontalo akan memberikan satu unit rumah bagi mereka yang mampu merebut medali emas. Sementara itu dari KONI sendiri akan memberikan bonus sebesar Rp 25 Juta. “Demikian pula dengan pelatih yang telah bekerja keras menciptakan para juara,” ujarnya mengakhiri. (INDEPENDEN)

 

Hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2011 yang mencapai angka 90 persen lebih meningkat drastis dari tahun 2009 yang hanya mencapai 54 persen mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marten Taha

Menurutnya,  Keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan perolehan nilai UN  dan kelulusan tahun 2011 ini patut diapresiasi oleh semua pihak karena keberhasilan tersebut merupakan indikator kinerja elemen guru dan pendidikan termasuk pemerintah di daerah ini yang semakin baik.

Untuk itu ia  mengharapkan,  agar prestasi ini kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap berkomitmen pada kinerja pendidikan yang lebih meningkat lagi.

Masih menurut Marten Taha, hasil Ujian Nasional ini masih perlu ditindalanjuti dengan evaluasi pelaksanaan UN oleh Dinas terkait sehingga dapat diketahui kekurangan dan kendala yang dihadapi, mata pelalajaran mana yang masih dirasasakan berat termasuk upaya meminimalisir kecurangan yang masih ada seperti yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Gorontalo.

Dengan evaluasi tersebut lanjut Marten Taha, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan perolehan hasil Ujian Nasional di tahun-tahun mendatang.

Menanggapi adanya wacana dari beberapa kalangan yang menghendaki UN dihapus, Marten Taha menilai bahwa wacana tersebut kurang tepat , karena kedepan justru UN  masih penting untuk tetap dipertahankan sebagai  wahana untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. “Ujian Nasional dapat dijadikan barometer keberhasilan pendidikan sehingga kedepan masih perlu dipertahankan” tandas Ketua Deprov yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo ini.

 (AM)

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marten Taha mengharapkan agar pelaksanaan perhelatan Pemilihan Gubernur yang pencanangannya sudah dilakukan oleh KPU pusat belum lama ini di Gorontalo perlu terus disosialisasikan ke masyarakat baik melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat maupun melalui berbagai media masa, baik itu media masa cetak dan elektronik.

Sosialisasi ini ungkap Marten Taha sangat penting, selain memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilgub  juga untuk memmberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dijelaskannya, Pemilihan Gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011 mendatang bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak, gesekan dan konflik pada tataran masyarakat bawah sehingga perlu diantisipasi melalui komunikasi dan pendidikan politik kepada masyarakat bawah.

Pilgub lanjut Marten Taha merupakan pesta demokrasi yang harus dilalui demi suksesi dan eksistensi daerah ini untuk melahirkan perubahan kepemimpinan tanpa harus menelan korban harta dan korban jiwa.

Dukung- mendukung terhadap salah satu calon adalah hal yang wajar dan demokratis, namun hal itu harus diekspresikan secara dewasa dengan tetap mengedepankan persatuan, kebersamaan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Bagaimanapun juga lanjut Marten Taha, sukses tidaknya moment Pilgub tahun ini sangat bergantung pada sejauhmana komitmen semua elemen di masyarakat untuk berperan serta menjaga persatuan dan kebersamaan, mampu menahan gejolak serta ambisi kekuasaan yang justru merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

Para calon Gubernur yang akan bertarung pada Pilgub mendatang ungkap Marten mulai saat ini perlu melakukan tindakan prefentif dengan memberikan pencerahan politik dan lebih bersikap dewasa dengan tidak menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan. Selain itu masih kata Marten  para politisi dalam setiap moment tidak mengumbar kata-kata provokatif melainkan ungkapan-ungkapan yang membawa kesejukan dan kedamaian. (AM)

Segenap anggota DPRD Provinsi Gorontalo memasuki pertengahan tahun  2011 dan tahun-tahun berikutnya  akan lebih meningkatkan kinerjanya termasuk dalam upaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. 

Hal ini penting karena keberadaan anggota Dewan yang sudah hampir dua tahun berada di puncak Botu hasil pemilu 2009 harus segera melakukan evaluasi dan mengintropeksi diri apakah sudah benar-benar berbuat untuk rakyat atau belum.

Bagaimanapun kata Marten Taha, anggota Dewan adalah hasil pilihan rakyat yang harus bekerja untuk kepentingan rakyat yang memilihnya sehingga perlu ada komitmen yang datang dari hati nurani para anggota Dewan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam satu tahun terakhir ini segenap anggota DPRD  Provinsi Gorontalo sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk kepentingan rakyat, namun hal itu masih harus terus ditingkatkan dimasa-masa mendatang.

Selaku Ketua Dewan Provinsi, Marten Taha menuturkan tekadnya untuk terus mendorong kinerja anggotannya dengan tetap berpedoman pada peran dan fungsi Dewan  sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Menurutnya, Anggota Dewan kedepan harus lebih pro aktif, peka dan sensitif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dan segera melakukan tindakan secara konkrit untuk kepentingan rakyat yang memilihnya.(AM)

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marten Taha yang juga Wakil Ketua DPD I Golkar mengharapkan kepada seluruh masyarakat di daerah ini untuk tidak segan-segan mengadu, melapor dan mengaspirasikan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh termasuk penyimpangan dan penyelewengan yang terindikasi dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di pemerintahan.

Marten Taha mengatakan, meski gedung DPRD Provinsi berada di puncak Botu, namun anggota Dewan telah berkomitmen untuk menerima berbagai aduan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya.

Ia menjamin  bahwa setiap anggota Dewan akan senantiasa merespon berbagai aspirasi masyarakat tanpa membeda-bedakan asal-usul dan latar belakang masyarakat yang mengadu. “ Seluruh masyarakat Gorontalo berhak mendapatkan layanan dari Dewan tanpa pandang bulu”tandas Marten yang juga Ketua KONI Provinsi Gorontalo ini.

Masih menurut Marten, anggota Dewan akan selalu proaktif dan hal itu sudah menjadi komitmen sehingga masyarakat jangan ragu untuk datang ke Dewan menyampaikan aspirasinya, asalkan aspirasi itu disampaikan dengan baik-baik yakni  tetap memperhatikan etika dan norma yang berlaku. 

Dalam satu tahun lebih keberadaan anggota Dewan saat ini telah berupa semaksimal mungkin untuk merespon berbagai kepentingan masyarakat dan hal itu kedepan akan lebih ditingkatkan lagi.

Yang jelas kata Marten Taha, DPRD Provinsi Gorontalo kedepan akan terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas, peran dan fungsi Dewan sehingga masyarakat jangan ragu untuk berkomunikasi dengan anggota Dewan. (AM)

Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam
Rangka Mewujudkan “good governance”

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan
gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya
pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma
pemerintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance”
dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat
peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai
dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif
untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan – aturan yang berlaku,
melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap
kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya
digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif
perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan
dengan masyarakat keseluruhan. Dengan demikian tidak aneh, apabila dalam beberapa
waktu yang lalu beberapa anggota DPRD dari berbagai Kota/Kabupaten ataupun provinsi banyak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang diindikasikan
korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota
dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.
Walaupun maraknya korupsi di DPRD ini secara kasat mata banyak diketahui masyarakat
namun yang diadili dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, sangatlah sedikit.
Faktor ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap supremasi hukum di negara
kita. Elite politik yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat
justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri, dan
bahkan melakukan pelanggaran hukum secara kolektif. Lemahnya penegakan hukum ini
dapat memicu terjadinya korupsi secara kolektif oleh elite politik terutama anggota
DPRD ini.
Untuk menghindari adanya kooptasi politik antara kepala Daerah dengan DPRD
maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip “Check and Balances” artinya
adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap
kewenangan yang diberikannya . Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan
memiliki akuntabilitas, manakala memiliki “ rasa tanggung jawab “ dan “kemampuan”
yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme “Check
and Balances” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun
harus diakui oleh DPRD (Legislatif) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan
seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem
pemilihan umum yang dijalankan. Untuk itu kedepan perlu kiranya Kepala Daerah
mempunyai keberanian untuk menolak suatu usulan dari DPRD terhadap kebijakan yang
menyangkut kepentingannya, misalnya kenaikan gaji yang tidak masuk masuk akal,
permintaan tunjangan yang berlebihan, dan membebani anggaran daerah untuk kegiatanyang kurang penting. Mekanisme “Check and Balances” ini dapat meningkatkan
hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.
DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak
mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya . Oleh karena itu
secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau
publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan
harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan
rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang
tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk
kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan n dapat mengurangi
tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu
kiranya dibuatkan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai
dengan tanggung jawab yang besar pula. Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif
dengan kepentingan rakyat , dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat
terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi timbal
balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala
permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Harapan-harapan tersebut dapat terwujud dengan adanya pemilihan Kepala
daerah secara langsung, yang akan memperkuat posisi Kepala Daerah sehingga dapat
menjadi mitra yang baik bagi DPRD dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.
Peran dan fungsi DPRD akan terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan
pengurangan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Dengan adanya keseimbangan hak
dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislatif diharapkan korupsi yang marakterjadi di DPRD (legislatif) dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam
kehidupan masyarakat. Terwujudnya “Clean and good governance” merupakan harapan
semua masyarakat.