Gorontalo, Siang kemarin (9/6/2011) Deprov Gorontalo menerima kunjungan studi komparasi dari Komisi IV Deprov Bengkulu, terkait dengan penerapan Peraturan Daerah tentang Pendidikan. Gorontalo menjadi daerah yang dikunjungi Deprov Bengkulu, karena Gorontalo telah lama menerapkan Perda tentang Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK). Ketua Deprov Gorontalo, Marten Taha secara langsung menerima kunjungan para anggota Komisi IV DPRD Bengkulu tersebut, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih telah memilih Gorontalo sebagai daerah tujuan studi komparasi. Dihadapan para aleg Bengkulu, Marten menjelaskan bahwa, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dan salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov dan Deprov Gorontalo, yakni, membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pendidikan berbasis kawasan. “Sejak awal Deprov telah menyetujui pendidikan berbasis kawasan, dan memantapkan program tersebut dibentuklah Perda. Dan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia nanti,” tegas Marten Taha.

Selain itu Marten Taha juga menjelaskan, bahwa selain Perda PBK, saat ini Deprov sedang menggodok Perda tentang status kampus Politehnik Gorontalo, serta sedang mempersiapkan draft tentang Perda tentang program semua bisa sekolah (SBS)

Gorontalo, Bank Indonesia (BI) bakal menggelar Festival Karawo (kain Karawang, kerajinan khas asal Gorontalo, red). Festival ini digelar tidak hanya sekedar mempromosikan karawo atau kain kerawang ke level nasional semata, melainkan lebih dari itu. Menurut pimpinan BI Perwakilan Gorontalo yang menemui Ketua Deprov Gorontalo Marten A Taha, bahwa memperkenalkan karawo ke tingkat nasional, juga erat kaitannya dengan upaya mengangkat ekonomi Gorontalo, terutama masyarakat pengrajin kain karawo.

“Festival karawo yang akan di gagas BI, menjadi bagian dari program BI untuk mengangkat ekonomi UMKM. BI akan membantu pendanaan atau modal dan pemasaran serta pembinaan bagi para pengrajin karawo. Pada festival Karawo juga akan dimeriahkan dengan pelaksanaan parade dan pameran karawo ini, BI akan mendatangkan calon investor nasional. Ini sungguh menjadi ajang promosi bagi kerajinan Gorontalo,” kata Marten Taha mengutip apa yang diungkap Kepala BI Perwakilan Gorontalo Wahyu Purnama yang dudampingi dua stafnya ketika menemui Marten diruang kerjanya, Rabu kemarin.

Marthen Juga mengungkapkan, apa yang digagas BI ini, sangatlah memberikan dampak positif bagi keberadaan kerajinan Karawo. “ Ini menjadi moment bagi Gorontalo untuk memperkenalkan kerajinan karawo yang lazim disebut kerajinan kerawang. Hampir kebanyakan orang luar daerah tahu bahwa kerajinan kain kerawang ini adalah berasal dai Sulawesi Utara. Itu karena mereka tidak tahu bahwa kain Kerawang yang dimaksud sebenarnya adalah kerajinan asli Gorontalo. Melalui moment inilah, Gorontalo harus memperkenalkan bahwa kerajinan kain Kerawang adalah asli kerajinan Gorontalo. Melalui festival Karawo ini juga, Kain Karawo sudah harus dikenal ditingkat nasional,” Jelas Marthen Taha.

Mathen juga meminta agar apa yang menjadi inisiatif BI ini, harus diseriusi dan ditindak lanjuti baik oleh Dinas Koperindag, Badan Investasi Daerah (BID), dan Dinas Pariwisata. (**)

Tentang tindak lanjut rekomendasi Pansus Quality yang kabarnya masih menjadi tanggung jawab pimpinan deprov untuk diteruskan ke proses hukum dan diserahkan ke Gubernur soal pengelolaannya, mulai dipertanyakan sejumlah Aleg Deprov. Belum ada kepastian, apakah tindak lanjut tersebut telah diteruskan oleh Pimdeprov atau belum.
"Kita belum dapat kabar apakah dua rekomendasi , yakni pengelolaan hotel quality yang diserahkan ke Gubernur dan proses hukum atas temuan pansus, sudah diteruskan atau belum. makanya, kami minta agar pimdeprov segera menindaklanjutinya," ungkap salah satu aleg deprov yang juga anggota Pansus quality kepada wartawan koran ini. Apa yang diungkap aleg ini sempat ditanggapi oleh oleh Ketua Deprov, Marten Taha . Marten yang sempat ditemui di ruang kerjanya sore kemarin, menjelaskan, bahwa dua rekomendasi pansus ini sudah diteruskan ke Gubernur. Dan menyangkut rekomendasi pansus soal temuan yang harus diproses secara hukum, menurut Marten, hal tersebut bukanlah wewenang Deprov.
"Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi Pansus Quality ini kepada Gubernur. dan soal rekomendasi proses hukum, itu bukan menjadi wewenang Deprov. Perlu dipahami, bahwa apa yang menjadi rekomendasi proses tersebut, hanyalah merupakan hasil kerja pansus. Lain halnya jika rekomendasi tersebut lahir dari apa yang menjadi hak Deprov, misalnya hak angket atau hak interpelasi. Kalau seandainya rekomendasi itu lahir dari hak angket atau hak interpelasi, maka wajib bagi pimpinan Deprov untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak penegak hukum," jelas Marten Taha kepada wartawan koran ini.
Marten juga menjelaskan, bahwa apa yang ditempuh pihaknya terkait dengan tindak lanjut rekomendasi pansus ini, sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 pasal 18, yang menyebutkan bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Nah, yang diatur dalam pasal 9 huruf b itu, apabila hasil penyelidikannya adalah menggunakan hak angket. Karena rekomendasi ini hanyalah hasil hasil kerja panitia khusu dan bukan panitia angket, maka kita(Pimdeprov, red) tidak punya wewenang menyerahkannya kepada proses hukum. Dua rekomendasi ini hanya kita sampaikan kepada Gubernur. Soal hasil kerja pansus yang mengindikasikannya adanya pelanggaran hukum atas pembangunan Hotel Quality, itu ditindaklanjuti oleh Pemprov. Entah itu diproses hukum atau tidak, itu sudah menjadi urusan Pemrpov. Dan Deprov melalui Komisi I dan Komisi II hanya bisa menggunakan hak pengawasannya terkait apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti atau tidak," kata Marten. (RADAR)

Komisi III Deprov Gorontalo, rabu (25/5) kemarin meninjau pelaksanaan pembangunan jalan akses dermaga 3. Peninjauan ini dilakukan terkait dengan pembangunanjalan tersebut yang menggunakan anggaran luncuran tahun 2010. Namun untuk kelanjutan pembangunan jalan akses ini, menurut Ketua Deprov Gorontalo, Marten Taha masih membutuhkan anggaran.

“Pembangunan jalan akses dermaga 3 ini adalah menggunakan anggaran luncuran 2010, dan sudah direalisasi. Tapi, untuk kelanjutan pembangunannya, masih membutuhkan penambahan anggaran. Alasan ini yang mengharuskan Komisi III yang membidangi pembangunan, harus turun lapangan dan meninjaunya,” ujar Marten.

Dan dari hasil peninjauan yang dilakukan Komisi III ini, kata Marten Taha memang harus ada`tambahan anggaran agar` pembangunannya cepat rapung seluruhya. Marten juga mengungkapkan, Komisi III akan merekomendasikan hasil peninjauan ini ke Badan Anggaran (Banggar). Dan sesuai dengan informasi lain yang diterima wartawan koran ini dari sejumlah sumber, bahwa ada kemungkinan hasil kunjungan Komisi III ini dibawa ke banggar akan dibahas sumber anggran yang akan menalangi kelanjutan dan perampungan jalan akses didermaga 3. (RADAR)

Energi dan pangan adalah dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan secara serius bagaimana mengatasi krisis energi yang dihadapi saat ini. Dan mengenai pangan, pemerintah juga perlu mengantisipasi soal penyusutan lahan pertanian akibat pesatnya pengembangan daerah-daerah pemukiman.

“Kalau tidak ada upaya antisipasi dalam mengatasi krisis energi dan penyusutan lahan pertanian akibat lajunya pengembangan kawasan-kawasan pemukiman, maka suatu saat generasi kita berikutnya, anak dan cucu kita akan sangat merasakan dampak buruk akibat mulai berkurangnya energi dan pangan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Karena itulah, menjadi tugas kita saat ini untuk bagaimana menyelamatkan sumber-sumber energi ini. Demikian pula dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Daerah dan negara kita yang kaya akan sumber pangan, juga harus tetap dihaga agar tidak habis,” kata Ketua Deprov Gorontalo, Marten Taha menanggapi pertanyaan salah seorang warga pada acara dialog interaktif beberapa waktu lalu.

Marten juga mengungkapkan, kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini dan yang akan datang, harus berpihak pada bagaimana agar sumber-sumber energi dan pangan yang masih akan tetap menjadi kebutuhan manusia ini, tetap terjaga dan lestari. “Pemerintah harus menjadikan kebutuhan energi sebagai yang paling diprioritaskan. Sehingga segala kebijakan yang ada harus bisa menjamin agar energi tetap ada. Dan untuk pangan, kebijakan yang ada tidak hanya pada bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan. Tapi juga harus ada kebijakan yang mempertahankan agar lahan pertanian tetap ada,” kata Marten. (RADAR)

Terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo, Marten Taha, telah mencanangkan beberapa program dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Provinsi Gorontalo, melalui sektor olahraga. Menurut Marten, ada tiga program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertama melakukan pembenahan terhadap berbagai cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo, baik dari sisi organisasi maupun sisi prestasi. “Ada beberapa kebijakan maupun kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pertama melakukan penertiban pada seluruh kepengurusan Pengda yang ada, dimana di Provinsi Gorontalo mempunyai 27 cabang olahraga yang ada Pengdanya. Kita benahi kepengurusan organisasinya sehingga bisa mengurus olahraga tersebut dengan baik,” jelas Marten.

Kedua kata Marten, melakukan pemantuan serta pencarian bibit atlit yang akan dibina untuk diandalkan pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, dengan melakukan eksebisi, iven-iven tingkat daerah maupun Nasional demi mencapai peningkatan prestasi. “Sebagaimana Sky Air yang beberapa waktu lalu memberikan tiga medali emas dan Yudo dua medali emas. Dan ketiga, adalah menjadikan olahraga sebagai aktifitas masyarakat sehari-hari. Hal ini dilakukan demi menumbuhkembangkan sportifitas, maupun untuk kesehatan fisik dan rohani,” kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu.

Menurutnya, dari tiga agneda tersebut yang menjadi fokus utama KONI yaitu menghadapi PON XVIII. “dari tiga hal tersebut, kedepan adalah mencari bibit atlit yang akan kita ikutkan pada PraPON, ataupun pada PON 2012. Karena program Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama KONI yaitu Gorontalo Emas,” ujarnya.

Ditanya target yang ingin dicapai Provinsi Gorontalo pada PON yang akan datang, Marten mengatakan bahwa ada enam cabang olahraga yang akan menjadi andalan Gorontalo, antara lain Sky Air, Takraw, Pencak Silat, Karate, dan Angkat Besi. “Tetapi kami tidak membebani mereka dengan berbagai macam target. Bagi kami yang penting ada medali, dan tidak menjadi juru kunci seperti pada PON 2008 kemarin.” Pemerintahanpun dalam hal ini tidak akan tinggal diam dalam memberikanmotivasi kepada atlit dan pelatih yang berhasil membawa pulnag medali di PON nanti. Menurutnya, Gubernur Gorontalo akan memberikan satu unit rumah bagi mereka yang mampu merebut medali emas. Sementara itu dari KONI sendiri akan memberikan bonus sebesar Rp 25 Juta. “Demikian pula dengan pelatih yang telah bekerja keras menciptakan para juara,” ujarnya mengakhiri. (INDEPENDEN)

 

Hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2011 yang mencapai angka 90 persen lebih meningkat drastis dari tahun 2009 yang hanya mencapai 54 persen mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marten Taha

Menurutnya,  Keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan perolehan nilai UN  dan kelulusan tahun 2011 ini patut diapresiasi oleh semua pihak karena keberhasilan tersebut merupakan indikator kinerja elemen guru dan pendidikan termasuk pemerintah di daerah ini yang semakin baik.

Untuk itu ia  mengharapkan,  agar prestasi ini kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap berkomitmen pada kinerja pendidikan yang lebih meningkat lagi.

Masih menurut Marten Taha, hasil Ujian Nasional ini masih perlu ditindalanjuti dengan evaluasi pelaksanaan UN oleh Dinas terkait sehingga dapat diketahui kekurangan dan kendala yang dihadapi, mata pelalajaran mana yang masih dirasasakan berat termasuk upaya meminimalisir kecurangan yang masih ada seperti yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Gorontalo.

Dengan evaluasi tersebut lanjut Marten Taha, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan perolehan hasil Ujian Nasional di tahun-tahun mendatang.

Menanggapi adanya wacana dari beberapa kalangan yang menghendaki UN dihapus, Marten Taha menilai bahwa wacana tersebut kurang tepat , karena kedepan justru UN  masih penting untuk tetap dipertahankan sebagai  wahana untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. “Ujian Nasional dapat dijadikan barometer keberhasilan pendidikan sehingga kedepan masih perlu dipertahankan” tandas Ketua Deprov yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo ini.

 (AM)